Samarinda, 09 September 2026

Pemerintah Kota Samarinda mengarahkan 40 perangkat daerah, termasuk seluruh kecamatan, untuk mengoptimalkan program dan kegiatan yang berdampak langsung terhadap peningkatan Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan penurunan Indeks Ketimpangan Gender (IKG).

Arahan tersebut disampaikan Wakil Wali Kota Samarinda, H. Saefuddin Zuhri, SE., MM., saat membuka Focus Group Discussion (FGD) Optimalisasi Program/Kegiatan yang Berdampak pada IPG dan IKG Kota Samarinda di Ballroom Arutala Lantai IV Bapperida Kota Samarinda, Rabu (9/9/2026).

Dalam kegiatan tersebut, Wawali Saefuddin didampingi Plt. Asisten I Sekretariat Daerah Kota Samarinda Eko Suprayetno, Asisten II Marnabas Patiroy, Ketua Pokja PUG Kota Samarinda Ananta Fathurrozi, serta Kepala DP2PA Kota Samarinda Ibnu Araby.

FGD yang diinisiasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda tersebut menjadi ruang konsolidasi untuk memastikan program lintas perangkat daerah tidak berjalan sendiri-sendiri, tetapi memiliki sasaran, indikator, anggaran, dan target yang jelas dalam menjawab persoalan gender.

Kegiatan diikuti jajaran pimpinan perangkat daerah, Kepala BPS Provinsi Kalimantan Timur, Kepala BPS Kota Samarinda, camat se-Kota Samarinda, serta Tim Wali Kota untuk Akselerasi Pembangunan (TWAP).

Dalam sambutannya, Saefuddin menegaskan pengarusutamaan gender harus ditempatkan sebagai bagian dari pembangunan daerah, bukan sekadar program sektoral maupun pemenuhan administrasi. Setiap perangkat daerah harus mampu menunjukkan program yang dijalankan, sasaran yang dituju, indikator yang ingin dicapai, dukungan anggaran, serta waktu pelaksanaannya.

Hal tersebut penting karena meski IPG Samarinda terus meningkat dari 90,40 pada 2022 menjadi 90,68 pada 2023, 91,01 pada 2024, dan 91,15 pada 2025, capaian tersebut tetap harus diikuti upaya serius untuk menekan ketimpangan gender.

Terlebih, IKG Samarinda justru meningkat dari 0,237 pada 2023 menjadi 0,243 pada 2024 dan 0,384 pada 2025. Dalam indikator IKG, semakin tinggi nilai indeks menunjukkan semakin besar ketimpangan gender.

“Pengarusutamaan gender harus kita tangani sebagai bagian dari pembangunan daerah, bukan hanya sebagai program atau kegiatan” tegas Saefuddin.

Menurutnya, capaian indikator tersebut harus diterjemahkan ke dalam intervensi yang menjawab kebutuhan nyata masyarakat, mulai dari akses pendidikan, kesehatan, kesempatan kerja dan penghasilan, perlindungan sosial, hingga kebutuhan dasar perempuan, khususnya kelompok yang berada dalam kondisi rentan.

Karena itu, ia meminta seluruh perangkat daerah dan kecamatan memperkuat kolaborasi sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan. Program yang sudah tersedia harus dipetakan dan diselaraskan agar intervensi pemerintah lebih tepat sasaran serta memberikan dampak yang dapat diukur.

🖋️ : @pemkot.samarinda

Sebelumnya

Forum Anak Samarinda siap meriahkan Hari Anak Nasional ke-42 Tahun 2026 dengan Persembahan Penuh Makna

Selanjutnya

Wujudkan Pengasuhan Ramah Anak, Samarinda Tuntaskan Borang Standarisasi TARA di TPA Kebun Kita

TINGGALKAN KOMENTAR