Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2PA) Kota Samarinda menghadiri kegiatan Forum Konsultasi Publik (FKP) Tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Timur pada Jum’at, 14 November 2025, bertempat di Hotel Puri Senyiur, Samarinda.

Sambutan dari Kepala DP3A Provinsi Kaltim

Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui penjaringan masukan langsung dari para pemangku kepentingan, sebagaimana diamanatkan dalam PermenPAN-RB Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik. FKP menjadi wadah bagi perangkat daerah, lembaga layanan, serta organisasi terkait untuk memberikan tanggapan, evaluasi, serta rekomendasi terhadap penyusunan dan penyempurnaan Standar Pelayanan (SP) pada seluruh unit layanan DP3A Provinsi Kaltim.

Sambutan dari Kepala DP3A Provinsi Kaltim

Kegiatan dibuka secara resmi oleh Kepala DP3A Provinsi Kaltim, yang dalam sambutannya menekankan pentingnya sinergi lintas sektor dalam mewujudkan pelayanan yang responsif gender, ramah perempuan dan anak, serta adaptif terhadap kebutuhan masyarakat. Setelah pembukaan, kegiatan dilanjutkan dengan pemaparan standar pelayanan oleh masing-masing bidang, termasuk UPTD PPA, Bidang KHP, Bidang PP & PKA, Bidang PHA & Kualitas Keluarga, Bidang Dalduk KB, serta Sekretariat DP3A.

Sambutan dari Kepala DP3A Provinsi Kaltim

Forum kemudian dilanjutkan dengan sesi diskusi interaktif dan tanya jawab yang memberikan ruang bagi peserta untuk menyampaikan umpan balik terkait pelaksanaan layanan, tantangan di lapangan, serta harapan masyarakat terhadap peningkatan kualitas pelayanan ke depan. Acara ditutup dengan penandatanganan Berita Acara FKP Tahun 2025 sebagai bentuk komitmen bersama dalam peningkatan mutu layanan publik.

DP2PA Kota Samarinda hadir melalui perwakilan Sekretaris, Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Kepala UPTD PPA, serta Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD PPA, dan turut berpartisipasi aktif dalam proses diskusi serta penyampaian masukan terkait peningkatan layanan perempuan dan anak di wilayah Kota Samarinda.

Sekretaris, Kasubbag U&K, Kepala UPTD PPA dan Kasubbag TU UPTD PPA bersama peserta lain

Selanjutnya

Kepala DP2PA Kota Samarinda hadiri High Level Meeting (HLM) : "Samarinda menuju kota tanpa tunai, laju yang tak lagi bisa dibendung"

TINGGALKAN KOMENTAR