Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda bersama Inspektorat Daerah Kota Samarinda melaksanakan Rapat Evaluasi Gender Analysis Pathway (GAP) dan Gender Budget Statement (GBS) dalam rangka penguatan Pengarusutamaan Gender (PUG) di lingkungan Pemerintah Kota Samarinda, Selasa 18/11/25.

Kegiatan ini dihadiri oleh pejabat struktural, pejabat fungsional, serta tim teknis dari DP2PA dan Inspektorat. Evaluasi GAP/GBS merupakan langkah strategis untuk memastikan perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah telah responsif gender, berbasis data, dan sejalan dengan arah kebijakan pembangunan Kota Samarinda.

Dalam rapat tersebut, DP2PA Kota Samarinda yang diwakili oleh Ibu Veronika Hinum, S.KM, MM selaku Sekretaris DP2PA memaparkan capaian pelaksanaan PUG, termasuk tindak lanjut evaluasi tahun sebelumnya serta langkah-langkah perbaikan yang telah dilakukan. Inspektorat memberikan masukan terkait akurasi data, konsistensi indikator, serta kesesuaian antara hasil analisis GAP dengan penyusunan GBS.

Vero menegaskan bahwa evaluasi GAP/GBS tidak hanya menjadi kewajiban administratif, tetapi merupakan instrumen penting untuk memastikan bahwa perempuan, laki-laki, anak, lansia, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya memperoleh manfaat pembangunan secara adil dan proporsional.

“PUG harus hadir dalam setiap tahapan perencanaan daerah. Evaluasi hari ini menjadi upaya kami memastikan bahwa program dan kegiatan OPD benar-benar berorientasi pada pengurangan kesenjangan gender” terangnya.

Melalui rapat evaluasi ini, DP2PA dan Inspektorat Daerah Kota Samarinda menyepakati langkah-langkah peningkatan kualitas dokumen perencanaan responsif gender, termasuk penyempurnaan GAP/GBS, penguatan data terpilah, serta pendampingan teknis pada OPD.

Kegiatan ditutup dengan komitmen bersama untuk memperkuat tata kelola pembangunan yang inklusif, transparan, dan berkeadilan gender di Kota Samarinda.

Sebelumnya

DP2PA Kota Samarinda Gelar Rakor Internal : Evaluasi Realisasi Kinerja Pasca DPA/RKA Perubahan

Selanjutnya

DP2PA mantapkan koordinasi internal : Sinkronkan E-Walidata, Data RPJMD 2025-2029, SDGS dan SIRUP Anggaran Perubahan

TINGGALKAN KOMENTAR